Bogor (Kalamtv.id) — Di tengah padatnya pembahasan program kerja Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bogor periode 2026–2031, suasana Rapat Kerja di Gedung Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Ahad (20/9/2026), mendadak berubah menjadi ruang refleksi sejarah. Bukan sekadar menyusun agenda lima tahun ke depan, para pengurus diajak menengok kembali sosok yang meletakkan fondasi gerakan dakwah modern Indonesia: Buya Mohammad Natsir.Melalui pemaparan bertajuk Jejak Rekam Mohammad Natsir, Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan DDII Kota Bogor, Anto Apriyanto, menyajikan hasil riset biografi yang disusunnya secara kronologis, tahun demi tahun, sejak kelahiran hingga wafatnya tokoh pendiri DDII tersebut.“Jejak rekam Mohammad Natsir ini saya susun setelah melakukan riset, pengumpulan data, dan dokumentasi yang membahas secara detail perjalanan hidup beliau sejak lahir hingga wafat,” ujar Anto di hadapan peserta raker.Bagi DDII, mengenang Natsir bukan sekadar mengingat seorang tokoh nasional. Ia adalah pengingat bahwa dakwah, pendidikan, intelektualitas, dan pengabdian kepada bangsa dapat berjalan dalam satu tarikan napas.Dari Alahan Panjang Menuju Panggung PeradabanMohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908. Sejak usia remaja, benih kepemimpinannya telah tumbuh.Saat masih menempuh pendidikan MULO di Padang, setingkat SMP, ia aktif di organisasi kepanduan Islam Natipij (Nationale Islamietische Padvinderij) yang dibina Jong Islamieten Bond (JIB). Pada masa itu, JIB menjadi satu-satunya organisasi pemuda Islam yang berhasil menyatukan pelajar lintas suku dan daerah di Hindia Belanda.Kepemimpinannya semakin menonjol ketika duduk di bangku AMS Bandung. Pada usia yang masih sangat muda, Natsir dipercaya menjadi Ketua Umum JIB Cabang Bandung periode 1928–1932.Di organisasi itulah ia bertemu dengan sesama aktivis JIB, Nurnahar, yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Keduanya menikah pada 20 Oktober 1934.Ketika Pena Menjadi Senjata DakwahSebelum lulus AMS pada 1929, Natsir telah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pelajar seusianya. Ia menulis dua karya berbahasa Belanda, Qur'an en Evangelie (Al-Qur'an dan Injil) serta Muhammad als Profeet (Muhammad sebagai Nabi), yang dimuat di harian Algemeen Indische Dagblad.Anto menyebut fase ini sebagai awal lahirnya konsep dakwah bil kitabah—berdakwah melalui tulisan.Kemampuan menulis itu membawanya mendirikan sekaligus menjadi pemimpin redaksi surat kabar Pembela Islam, media yang kemudian dibredel pemerintah kolonial Belanda pada 1935.Dekade 1930-an menjadi masa ketika Natsir muda aktif berdebat secara ilmiah melalui Majalah Pandji Islam. Menurut Anto, perdebatan tersebut sesungguhnya merupakan pertarungan gagasan antara ideologi sekuler yang banyak diwakili Soekarno dengan pemikiran Islam yang diperjuangkan Natsir.“Beliau menunjukkan bahwa pena bisa menjadi instrumen dakwah yang sangat kuat,” tutur Anto.Mendidik Sebelum MemimpinDi saat yang sama, Natsir tidak hanya sibuk menulis. Antara 1932 hingga 1942 ia mengelola lembaga pendidikan guru agama Islam bernama Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung.Perhatiannya terhadap pendidikan membuat Bung Hatta kemudian memintanya mendampingi pengelolaan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Ketika Agresi Militer Belanda II pecah pada 1948, kampus tersebut hijrah ke Yogyakarta dan kelak berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII).Hingga hari ini, nama Mohammad Natsir diabadikan sebagai salah satu gedung di kampus UII sebagai penghormatan atas jasa intelektualnya.Mosi Integral yang Menyatukan IndonesiaPerjalanan politik Natsir mencapai puncaknya setelah Indonesia merdeka. Ia menjadi salah seorang pendiri Partai Masyumi pada 1945, kemudian dipercaya menjabat Menteri Penerangan dalam Kabinet Sjahrir dan Kabinet Hatta.Namun momen paling bersejarah terjadi pada 3 April 1950.Di parlemen Republik Indonesia Serikat, Natsir menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral, sebuah gagasan yang mengakhiri bentuk negara federal dan mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Keberhasilan mosi itu mengantarkannya menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada 1950–1951.Anto menilai Mosi Integral bukan sekadar manuver politik, melainkan bukti bahwa Natsir memilih persatuan nasional di atas kepentingan golongan.Difitnah Memberontak, Dipenjara Tanpa PengadilanBagian paling dramatis dalam perjalanan hidup Natsir muncul pada akhir 1950-an.Ketika pergolakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Natsir pulang ke kampung halamannya bukan untuk memecah Indonesia, melainkan berusaha meredam konflik akibat ketegangan antara daerah dan pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistik.Namun sejarah mencatat ia justru dituduh terlibat pemberontakan PRRI.“Gerakan ini adalah kritik terhadap pemerintah pusat, bukan upaya memisahkan diri dari Indonesia,” jelas Anto.Bersama tokoh-tokoh Masyumi dan PSI, termasuk Soemitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto, Natsir akhirnya dipenjara tanpa proses pengadilan sejak 1962 hingga 1966.Ironisnya, menurut Anto, masa penahanan itu justru menjadi blessing in disguise. Ketika tragedi G30S-PKI meletus, para tokoh inti Masyumi berada di balik penjara sehingga terhindar dari berbagai fitnah keterlibatan. Di penjara pula Buya Hamka menyelesaikan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar.Dari Jalur Politik Menuju Jalur DakwahSetelah dibebaskan pada 26 Juli 1966, Natsir tidak kembali membangun partai politik.Pada 26 Februari 1967, di Masjid Al-Munawwarah, Kampung Bali, Jakarta Pusat, ia bersama sejumlah tokoh bangsa mendeklarasikan berdirinya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.Di hadapan para hadirin, ia mengucapkan kalimat yang hingga kini menjadi ruh gerakan DDII: “Dulu kita berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah.”Kalimat itu, menurut Anto, bukan ajakan meninggalkan kehidupan berbangsa, melainkan penegasan bahwa perubahan masyarakat dimulai dari pembinaan akidah, ilmu, dan akhlak.Ketika Natsir Mengirim Sarung untuk Tapol PKIDi antara kisah yang paling mengundang perhatian peserta raker adalah peristiwa tahun 1969.Saat itu Natsir meminta pengusaha otomotif Hasjim Ning mengirim 1.000 kain sarung kepada tahanan politik PKI di berbagai penjara Indonesia.Bagi Anto, tindakan tersebut menunjukkan karakter Natsir yang menempatkan kemanusiaan di atas dendam politik. “Beliau berbeda pandangan, tetapi tidak kehilangan rasa kemanusiaannya,” ujarnya.Dai Indonesia yang MenduniaSelepas Orde Baru berdiri, ruang gerak politik Natsir memang menyempit. Namun justru pada fase itulah dakwahnya melampaui batas negara.Selama lebih dari dua dekade ia menjadi Wakil Presiden Muktamar Islam Sedunia di Karachi, anggota Dewan Eksekutif Rabithah Al-Alam Al-Islami di Makkah, berpidato tentang Palestina pada Kongres pertama Organisasi Konferensi Islam, ikut mendirikan World Assembly of Muslim Youth (WAMY), Dewan Masjid se-Dunia, membantu penyelesaian konflik Muslim Moro di Filipina Selatan, mendorong lahirnya LIPIA Jakarta, hingga turut mendirikan Oxford Centre for Islamic Studies di Inggris.Ketika Muslim Bosnia dilanda perang pada awal 1990-an, Natsir juga menggalang bantuan dari Indonesia.Saat seorang pengurus DDII menyampaikan bahwa dana yang terkumpul tidak terlalu besar, Natsir menjawab dengan kalimat yang kemudian dikenang banyak muridnya:“Ini bukan soal jumlah, tetapi kita ingin memberi tahu masyarakat Bosnia bahwa ada saudara Muslim mereka di Indonesia yang peduli dan memikirkan nasib mereka.”Warisan yang Tak Pernah SelesaiKepeduliannya terhadap dunia Islam membuat Natsir menerima berbagai penghargaan internasional, mulai dari penghargaan pemerintah Aljazair, Bintang Nichan Istikhar Tunisia, gelar Prince D'Islam, hingga King Faisal International Prize kategori Khidmatul Islam pada 1980 bersama ulama besar India, Syaikh Abul Hasan An-Nadwi.Ia juga memperoleh empat gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di Lebanon dan Malaysia, meski pada saat itu dirinya masih dicekal pemerintah Orde Baru akibat keterlibatannya dalam Petisi 50.Mohammad Natsir wafat di Jakarta pada 6 Februari 1993 setelah menjalani perawatan sekitar tiga bulan di RSCM. Ia meninggalkan sedikitnya 45 buku dan ratusan artikel ilmiah, lalu dimakamkan secara sederhana di TPU Karet Bivak.Penghormatan kepada dirinya terus mengalir setelah wafat: Bintang Republik Indonesia Adipradana, penghargaan tokoh manajemen masjid, Bintang Keteladanan Akhlak Mulia, hingga gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 041/TK/2008 pada Hari Pahlawan, 10 November 2008.Menghidupkan Spirit Natsir di Era KiniDi penghujung pemaparannya, Anto Apriyanto mengajak seluruh pengurus DDII Kota Bogor menjadikan rapat kerja bukan sekadar forum menyusun kegiatan, melainkan momentum mewarisi karakter pendirinya: kuat dalam ilmu, tajam dalam pena, berani dalam prinsip, dan luas dalam kepedulian.Sebab bagi Mohammad Natsir, dakwah tidak berhenti di mimbar. Ia hidup dalam tulisan, pendidikan, pelayanan umat, bahkan dalam keputusan-keputusan besar yang menentukan arah perjalanan sebuah bangsa."Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat yang luas kepada Allahyarham Buya Dr. H. Mohammad Natsir," pungkas Anto. []

Bogor (Kalamtv.id) – Ustaz Eko Saputra dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia mendesak Wali Kota Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).Desakan tersebut disampaikan Eko dalam aksi massa yang digelar di Balai Kota Bogor, Jumat (14/8/2026). Aksi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya majelis taklim, mahasiswa, santri, serta organisasi kemasyarakatan.Dalam orasinya, Eko mengatakan penerbitan Perwali diperlukan agar ketentuan dalam Perda P4S dapat segera memiliki aturan pelaksanaan. Ia menyebut perjuangan untuk mendorong aturan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk ICMI dan majelis taklim.Menurut Eko, penerbitan aturan tersebut diperlukan sebagai upaya menjaga generasi mendatang agar tidak terpengaruh perilaku yang dinilai menyimpang.“Agar kita benar-benar aman dalam keadaan generasi anak kita di masa yang akan datang mendapati generasi baik dan tidak tercemar virus kotor,” ujar Eko dalam orasinya.Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual ditetapkan dan diundangkan pada 21 Desember 2021. Perda tersebut tercatat masih berlaku. Dalam Pasal 27, perda itu mengatur bahwa peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan.Salah satu peserta aksi, Evirianti, mengatakan dirinya mengikuti aksi karena khawatir terhadap kondisi generasi muda saat ini. Ia berharap aturan pelaksana Perda P4S segera diterbitkan.“Saya khawatir dengan anak muda sekarang yang marak sekali LGBT di sekitar. Kebetulan saya juga punya anak dan saya takut hal itu,” ujar Evirianti.Ia berharap penerbitan Perwali dapat segera dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Perda P4S yang telah berlaku. (ELH)

Bogor (Kalamtv.id) – Ratusan massa dari Forum Masyarakat Peduli Bogor, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI), dan sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di Balai Kota Bogor, Jumat (14/8/2026). Massa mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan Perwali yang hingga kini masih dalam proses harmonisasi antara Pemkot Bogor dan ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021. Massa menyampaikan tuntutan agar aturan pelaksana tersebut segera diterbitkan dan dapat menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan perilaku seksual atau LGBT di Kota Bogor.Dalam orasinya, Eko Saputra, M.E.I. dari Persatuan Islam (Persis), menyampaikan dukungan terhadap penerbitan aturan tersebut. “Kita sama-sama berjuang berpanas-panasan agar Bapak Wali Kota kita segera menerbitkan P4S,” ujar Eko dalam orasinya.Peserta aksi lainnya, Aisyah, menyampaikan harapannya agar Perwali segera diterbitkan. “Dulu yang dikhawatirkan laki-laki dengan perempuan, sekarang kita khawatir laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya berharap supaya P4S ini segera diterbitkan,” kata Aisyah.Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Pemkot Bogor masih melakukan proses harmonisasi untuk menyesuaikan Perda dengan Perwali. “Seperti yang kita ketahui bersama memang Pemerintah Kota Bogor sedang berproses untuk harmonisasi antara perda dengan terbitnya perwali. Jadi melalui pembahasan yang cukup panjang, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah perwalinya akan terbit,” kata Dedie. Ia meminta masyarakat bersabar dan mendoakan proses tersebut.Dedie juga mengatakan Pemkot Bogor memiliki tujuan yang sama dalam upaya mencegah perilaku seksual yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan nantinya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk alim ulama, TNI-Polri, Forkopimda, dan sektor pendidikan melalui pemberian edukasi. Aksi berlangsung damai dan tertib tanpa tindakan anarkis. Setelah massa membubarkan diri, situasi di sekitar lokasi tetap kondusif. (NM)

Bogor (Kalamtv.id) – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bogor menyuarakan penolakan terhadap LGBT dalam aksi di Kota Bogor. Mereka membawa sejumlah poster dengan pesan tentang penguatan nilai keagamaan dan perlindungan generasi muda.Aksi tersebut terlihat dalam foto yang memperlihatkan sejumlah perempuan membawa poster bertuliskan “Bogor Beriman Tanpa LGBT” dan “Bogor Berkah Tanpa LGBT”. Massa juga membawa poster yang menyerukan penolakan terhadap penyimpangan seksual serta penguatan aturan dan sanksi.Salah satu peserta aksi, Heni Mulyati, warga yang tergabung dalam Salimah Kota Bogor, mengatakan keikutsertaannya dilatarbelakangi keprihatinan sebagai orang tua terhadap perkembangan generasi muda.“Prihatin ya itu sebagai orang tua. Karena kita juga punya anak muda, anak-anak,” ujar Heni saat ditemui dalam aksi, Jumat (24/7/2026).Menurut Heni, keresahan masyarakat perlu disampaikan kepada pemerintah agar persoalan yang mereka soroti mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui aturan yang lebih tegas. Ia berharap ketentuan yang berkaitan dengan isu LGBT memiliki sanksi yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.“Ke depannya harapan undang-undang yang tegas dibentuk dan sanksinya diperkuat. Jangan lemah, kalau ada undang-undang pasti ada sanksi,” katanya.Heni menilai upaya menjaga generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, pengawasan, serta membangun nilai dan karakter anak sejak dini.Ia berharap orang tua dapat meningkatkan perhatian terhadap pergaulan dan lingkungan anak. Menurutnya, penguatan pendidikan agama di lingkungan keluarga juga menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan.“Mudah-mudahan orang tua lebih memperhatikan anak-anak itu ke mana arahnya, diperkuat keimanan diri dari keluarga juga,” tutur Heni.Melalui aksi tersebut, Heni berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan perhatian pemerintah Kota Bogor dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan generasi muda, sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Aksi warga tersebut berlangsung dengan membawa berbagai poster dan atribut bernuansa merah putih. Peserta menyampaikan aspirasi secara terbuka di ruang publik sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap nilai sosial, keagamaan, serta perkembangan generasi muda di Kota Bogor. (FNM)

Bogor (Kalamtv.Id) - Pemerintah Kota Bogor sedang mempercepat penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Aturan pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk merespons desakan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan bahwa saat ini rancangan aturan tersebut masih menjalani tahapan harmonisasi antarlembaga."Pemerintah Kota Bogor sedang berproses untuk harmonisasi antara perda dengan terbitnya perwali. Melalui pembahasan yang cukup panjang, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama perwalinya akan terbit," ujar Dedie Rachim, Jumat, 14 Agustus 2026 di Bogor.Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar selama proses administrasi berjalan. Dedie menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki komitmen yang sama dengan warga terkait penciptaan lingkungan daerah yang aman dan kondusif."Mohon doanya saja, sabar saja. Semangat kita sama, kita ingin tentu Kota Bogor itu bersih dan bebas dari perilaku penyimpangan," tuturnya.Dedie menambahkan bahwa penyelesaian persoalan sosial tidak dapat bertumpu pada kebijakan pemerintah semata. Pemkot Bogor menggandeng berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, TNI-Polri, elemen Forkopimda, hingga instansi pendidikan untuk memperluas edukasi di tengah masyarakat.Selain fokus pada Perwali P4S, Wali Kota Bogor juga menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras. Pemkot Bogor siap menjatuhkan sanksi terberat bagi pengelola usaha yang membandel."Terkait dengan THM dan minuman keras, apabila ada pelanggaran, apalagi berulang dan tidak mau memperbaiki, tentu kami akan melakukan langkah yang lebih tegas sampai dengan pencabutan izin," tegas Dedie. (ANM)